Pengertian Akuntansi Pemerintahan dan Tujuan Menurut Ahli

Makrufi.com – Apakah kamu sudah mengetahui tentang pengertian akuntansi pemerintahan? Jika kamu belum mengetahuinya, kamu dapat mendapatkan informasi seputar akuntansi pemerintahan pada artikel yang kami berikan di bawah ini.

Perlu kamu ketahui bahwa kini akuntansi pemerintahan sedang mengalami perkembangan yang pesat, akuntansi pemerintahan adalah proses klarifikasi, pencatatan, ringkasan, dan tafsiran informasi seputar keuangan di pemerintahan.

Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Tujuan menyeluruh dari akuntansi pemerintah adalah untuk menginformasikan pengambil keputusan (pemangku kepentingan) tentang peristiwa ekonomi penting dan mendasar.

Serta untuk membantu dalam penyusunan informasi tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, dan tanah untuk mencapai tujuan yang diinginkan di antisipasi oleh pemerintah.

Pengertian Akuntansi Pemerintahan
pexels @Olia Danilevich

Pengertian Akuntansi Pemerintahan Menurut Ahli

Akuntansi pemerintahan secara luas didefinisikan sebagai penerapan akuntansi di bidang keuangan negara (keuangan publik), khususnya tahap pelaksanaan anggaran.

Yang mencakup semua akibat yang ditimbulkannya pada semua unit dan tingkat pemerintahan, baik permanen maupun sementara.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang arti akuntansi pemerintah, pertimbangkan untuk melihatnya melalui mata para ahli yang tercantum di bawah ini.

Abdul Halim (2002:143)

Pengertian Akuntansi Pemerintahan menurut Abdul Halim yaitu mendefinisikan akuntansi pemerintah sebagai kegiatan jasa yang menyediakan informasi kuantitatif.

Khususnya informasi keuangan, dari sektor pemerintah untuk membuat keputusan ekonomi yang logis dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan berbagai alternatif tindakan.

Bachtiar Arif dkk. (2002:3)

Menurut Bachtiar Arif dkk. Pengertian akuntansi pemerintahan adalah kegiatan penyediaan jasa yang meliputi pencatatan, klarifikasi, dan penafsiran informasi keuangan serta meringkas suatu transaksi keuangan pemerintah.

Revrisond Baswir (2000:7)

Menurut Revrisond Baswir, pengertian akuntansi pemerintah adalah bagian dari akuntansi untuk lembaga nirlaba pada umumnya, dan berlaku untuk lembaga dan lembaga pemerintah yang tujuan utamanya bukan untuk mencari keuntungan. Instansi pemerintah.

Seperti halnya perusahaan, biasanya berukuran besar, tetapi termasuk dalam lembaga mikro.

Kustadi Arinta

Pengertian Akuntansi Pemerintahan menurut Kustadi Arinta mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai sistem akuntansi yang digunakan di departemen keuangan publik.

Khususnya selama tahap pelaksanaan anggaran, dan mencakup dampaknya pada semua unit dan tingkat pemerintahan, baik sementara maupun permanen.

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Setelah kamu mengetahui pengertian akuntansi pemerintahan, berikut ini tujuan akuntansi pemerintahan yaitu:

Akuntabilitas

Di bidang pemerintahan, keuangan negara harus dikelola sesuai dengan amanat konstitusi.

Aturan yang mengatur pelaksanaan fungsi akuntabilitas akuntansi pemerintahan Indonesia tertuang dalam Pasal 23 ayat UUD 1945 (5).

Manajerial

Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan rencana dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan strategi pembangunan lainnya.

Seperti melaksanakan kegiatan pembangunan dan mengendalikan kegiatan pembangunan tersebut untuk mencapai kepatuhan hukum, efisiensi, efektivitas, dan ekonomi.

Pengawasan

Di Indonesia, audit keuangan meliputi pemeriksaan kepatuhan, pemeriksaan keuangan umum, dan pemeriksaan manajerial atau operasional.

Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Setelah mengetahui pengertian akuntansi pemerintahan, berikut karakteristik akuntansi pemerintahan menurut Bachtiar Arif (2002:7) yaitu sebagai berikut:

  1. Ketika anggaran diposkan, pemerintah mencatatnya
  2. Karena pemerintah tidak berorientasi pada laba, maka tidak ada laporan laba rugi atau perlakuan akuntansi yang terkait dengannya dalam akuntansi pemerintah
  3. Dimungkinkan untuk menggunakan lebih dari satu jenis dana dalam akuntansi pemerintah
  4. Ini ketat karena sangat didasarkan pada peraturan perundang-undangan
  5. Melacak pengeluaran modal
  6. Itu tidak memerlukan perkiraan neraca modal dan laba ditahan

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip akuntansi yang mengatur penyusunan dan penyajian berbagai jenis laporan keuangan pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Laporan keuangan utama di suatu negara menurut Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengertian Akuntansi Pemerintahan Menurut Ahli
pexels @Kindel Media

Untuk membuat laporan keuangan dasar lebih mudah, gunakan software akuntansi terlengkap untuk mengotomatisasi semua jenis pengeluaran dan pendapatan sehingga tercatat dengan jelas.

Syarat Pemerintahan

Untuk memenuhi akuntabilitas keuangan negara yang memadai, harus ada syarat-syarat tertentu dan dipenuhi oleh pemerintah sesuai dengan karakteristik dan tujuannya.

Menurut Bachtiar Arif dkk. (2002:2), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan pedoman berjudul “A Manual of Governmental Accounting”.

Berhubungan dengan Klasifikasi Anggaran

Sistem akuntansi pemerintah harus dikembangkan sesuai dengan klasifikasi atau klasifikasi anggaran yang disetujui oleh pemerintah dan legislatif.

Fungsi anggaran dan akuntansi harus dapat saling melengkapi dan terintegrasi dalam pengelolaan keuangan negara.

Dapat Memenuhi Persyaratan UUD, UU dan Peraturan Lain

Akuntansi pemerintah diatur di sekitar persyaratan yang digariskan dalam konstitusi, undang-undang, dan peraturan lainnya.

Akuntansi harus diselaraskan dengan Konstitusi, Undang-Undang, dan peraturan lainnya jika ada dua pilihan.

Yaitu demi keekonomisan dan efisiensi dan di sisi lain tidak sejalan dengan Konstitusi, Undang-Undang, dan peraturan lainnya.

Perkiraan-Perkiraan yang Harus Diselenggarakan

Estimasi dalam pencatatan transaksi uang harus dikembangkan oleh sistem akuntansi pemerintah.

Estimasi harus mampu mencapai akuntabilitas keuangan negara yang andal.

Sistem Akuntansi Harus Terus Dikembangkan

Karena perubahan lingkungan dan sifat transaksi, sistem akuntansi pemerintah harus diselaraskan dan dikembangkan tanpa batas hingga mencapai sesuatu yang efektif, efisien, dan relevan.

Perkiraan-Perkiraan Harus Dikembangkan Secara Efektif

Estimasi harus dikembangkan secara efisien dan terkait dengan sistem akuntansi pemerintah.

Berdasarkan sifat dan lingkungan yang berubah untuk mengungkapkan hasil keuangan dan ekonomi dari pelaksanaan suatu program.

Harus dapat memenuhi kebutuhan dasar informasi keuangan untuk mengembangkan program dan rencana bagi pengguna informasi keuangan seperti lembaga, pemerintah, Dunia Bank, perorangan, legislatif, dan lain-lain.

Pengadaan Suatu Perkiraan

Dalam mengembangkan estimasi nasional, estimasi tersebut harus dapat memungkinkan analisis ekonomi data keuangan dan reklasifikasi transaksi pemerintah di pusat dan di daerah.

Landasan Hukum Pembuatan Akuntansi Pemerintahan Indonesia

Di Indonesia, dasar hukum akuntansi pemerintahan adalah Pasal 23 UUD 1945 yang mengatur tentang keuangan.

Anggaran pendapatan dan pengeluaran dijelaskan dalam artikel ini. Artikel ini juga membahas peraturan perpajakan dan undang-undang lainnya.

Instansi pemerintah juga harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh ICW saat membuat akuntansi pemerintahan.

Indonesia sudah memiliki undang-undang perbendaharaan yang mengatur akuntansi pemerintah.

Basis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Ada beberapa dasar penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Di antara basis aplikasi ini adalah:

1. SAP Berbasis Kas

Basis kas merupakan salah satu basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, dan berguna untuk mengakui pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Penggunaan cash basis dalam Laporan Realisasi Anggaran, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Berarti pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Negara/Daerah atau oleh pelapor, dan pengeluaran diakui pada saat kas diterima. Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh pelapor.

2. SAP Berbasis Akrual

SAP berbasis akrual adalah SAP yang menggunakan pelaporan keuangan berbasis akrual untuk mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas.

Selanjutnya, SAP berbasis akrual mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan APBN/APBD.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit organisasi di pusat atau daerah yang diwajibkan menyajikan laporan keuangan semuanya menggunakan SAP berbasis akrual.

Basis akrual neraca menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadi transaksi atau kondisi yang mempengaruhi keuangan pemerintah, terlepas dari kapan kas dan setara kas diterima. atau dibayar.

Perbedaan Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Konvensional

Organisasi bisnis dan pemerintah memiliki struktur pembukuan yang berbeda, yang menghasilkan praktik akuntansi yang berbeda. Beberapa perbedaannya adalah sebagai berikut:

Tujuan Akuntansi Pemerintahan
pexels @Vlada Karpovich

1. Laporan

Laporan keuangan dalam akuntansi bisnis meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas.

Sedangkan karena akuntansi pemerintah tidak berorientasi pada laba, maka tidak ada laporan laba rugi.

Namun, ada laporan lain, seperti laporan operasional dan anggaran. Selanjutnya, dana cadangan dan dana ekuitas adalah dua istilah baru yang ditemukan dalam laporan keuangan pemerintah.

2. Pendapatan

Dalam akuntansi bisnis, pendapatan dihasilkan oleh penjualan barang atau jasa. Sementara itu, pendapatan dalam akuntansi pemerintahan berasal dari peraturan yang berlaku, salah satunya adalah pajak publik.

3. Standar Akuntansi

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Ikatan Akuntan Indonesia menjadi landasan bagi standar akuntansi bisnis (IAI).

Sedangkan standarnya diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

4. Auditor

Akuntan publik adalah pihak yang berwenang untuk mengaudit akuntansi bisnis, menurut auditor.

Sementara itu, laporan keuangan pemerintah, yakni Badan Pemeriksa Keuangan, berwenang untuk memeriksa laporan keuangan (BPK).

5. Kepemilikan

Laporan keuangan bisnis terutama ditujukan untuk pemilik perusahaan atau pemegang saham yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan. Sementara itu, akuntansi pemerintahan tidak dimiliki dan lebih otonom.

FAQ

Di bawah ini kami telah merangkum beberapa pertanyaan yang sering di tanyakan tentang akuntansi pemerintahan, sebagai berikut:

Apa Peran Akuntansi Pemerintah?

peran utama dari akuntansi pemerintahan ialah memberitahukan informasi penting mengetani akuntansi secara relevan, jelas dan detail kepada manajer untuk melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian manajemen.

Kesimpulan

Akuntansi pemerintahan secara luas didefinisikan sebagai penerapan akuntansi di bidang keuangan negara (keuangan publik), khususnya tahap pelaksanaan anggaran.

Yang mencakup semua akibat yang ditimbulkannya pada semua unit dan tingkat pemerintahan, baik permanen maupun sementara.

Demikian artikel tentang pengertian akuntansi pemerintahan menurut para ahli, tujuan dan karakteristiknya. Semoga artikel di atas dapat bermanfaat dan membantu untuk kamu semua.

Cek Berita dan Artikel Makrufi.com Lainnya di Google News